Baru Menjabat, Menkeu Purbaya Didesak Tuntaskan Masalah Pajak hingga FPBI Soroti Utang Membengkak
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Koalisi Masyarakat Sipil dalam Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera melakukan reformasi pajak.
Mereka menilai pemerintah masih gagal menjawab persoalan mendasar perpajakan dan mengelola APBN secara serampangan.
Desakan itu disampaikanForum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) melalui keterangan tertulis pada Rabu (10/9).
“(Purbaya perlu) menginvestasikan kembali hasil aktivitas ekstraktif untuk pemulihan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam hayati yang tersisa,” demikian keterangan tertulis FPBI.
Adapun rasio pajak yang stagnan di angka 10–11 persen dianggap jauh tertinggal dari rata-rata negara Asia.
Sementara itu, belanja pusat justru membengkak hingga Rp3.786 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dimana sepertiga dana terserap untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan subsidi energi.
Kondisi ini membuat ketergantungan pemerintah pada utang meningkat hingga Rp781,6 triliun.
Ironisnya, pemerintah gencar menaikkan tarif, mulai dari PPN 12 persen hingga PBB yang melonjak dua hingga tiga kali lipat, di tengah badai PHK.
Sementara itu, FPBI juga menyoroti belum maksimalnya penerapan Core Tax Administration System (CTAS) dan praktik penghindaran pajak multinasional yang merugikan negara miliaran rupiah.
Dengan demikian, FPBI mengajukan tiga strategi, yakni penerapan pajak kekayaan dan warisan, penghentian tax amnesty dan insentif bagi korporasi besar, serta mendorong kesepakatan global UN Tax Convention.
Selain itu, FPBI meminta adanya keadilan fiskal pusat-daerah dengan memastikan Transfer ke Daerah tidak dipangkas agar layanan publik tetap merata.
(Tribun-Video.com)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Atasi Ketimpangan, Menkeu Purbaya Didesak Bereskan Masalah Perpajakan", Klik untuk baca: https://lestari.kompas.com/read/2025/09/11/111300186/atasi-ketimpangan-menkeu-purbaya-didesak-bereskan-masalah-perpajakan?page=all#page2
Program: Tribunnews Update
Host: Anggraheni Widya Witari
Editor: Nathanael Moer Rahardian
Uploader: Bintang Nur Rahman
#MenkeuPurbaya #Pajak #FPBI #UtangMembengkak #EkonomiIndonesia #Pemerintahan #KebijakanPajak #Finance Receive SMS online on sms24.me
TubeReader video aggregator is a website that collects and organizes online videos from the YouTube source. Video aggregation is done for different purposes, and TubeReader take different approaches to achieve their purpose.
Our try to collect videos of high quality or interest for visitors to view; the collection may be made by editors or may be based on community votes.
Another method is to base the collection on those videos most viewed, either at the aggregator site or at various popular video hosting sites.
TubeReader site exists to allow users to collect their own sets of videos, for personal use as well as for browsing and viewing by others; TubeReader can develop online communities around video sharing.
Our site allow users to create a personalized video playlist, for personal use as well as for browsing and viewing by others.
@YouTubeReaderBot allows you to subscribe to Youtube channels.
By using @YouTubeReaderBot Bot you agree with YouTube Terms of Service.
Use the @YouTubeReaderBot telegram bot to be the first to be notified when new videos are released on your favorite channels.
Look for new videos or channels and share them with your friends.
You can start using our bot from this video, subscribe now to Baru Menjabat, Menkeu Purbaya Didesak Tuntaskan Masalah Pajak hingga FPBI Soroti Utang Membengkak
What is YouTube?
YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. Originally created in 2005, YouTube is now one of the most popular sites on the Web, with visitors watching around 6 billion hours of video every month.