PDI-P Sebut KPK Bukan Penyidik, Tak Bisa Tandatangani Surat Penahanan Hasto
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, menanggapi soal KPK yang menahan kliennya.
Maqdir menilai bahwa surat perintah penahanan kliennya oleh KPK tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dikutip dari Kompas.com, keterangan ini disampaikan Maqdir di Kantor DPP PDIP, Kamis (20/2/2025).
“Jadi yang ingin saya sampaikan secara tegas adalah surat perintah penahanan ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK,” ujar Maqdir dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Kamis (20/2/2025).
Maqdir menjelaskan surat perintah penahanan Hasto ditandatangani Ketua KPK Setyo Budiyanto dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.
“Perlu diketahui bahwa berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, pimpinan KPK itu bukan lagi sebagai penyidik dan tidak juga menjadi penuntut umum,” ucap Maqdir.
Mendasari pernyataan tersebut dirinya mengatakan pimpinan KPK tidak dapat bertindak sebagai penyidik dan memutuskan penahanan terhadap Hasto.
Lebih lanjut Maqdir menjelaskan dalam hal ini sesuai dengan pasal 21 disebut pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik.
“Sehingga menurut hemat kami, kalau kita tafsirkan bunyi dari pasal ini, pasal 21 ini, maka pimpinan KPK tidak bisa bertindak sebagai penyidik dalam hal ini,” kata Maqdir.
Magdir menegaskan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka berada di tangan penyidik yang menangani perkara.
“Karena yang berwenang melakukan penahanan itu adalah penyidik,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
(TribunVideo.com/Kompas.com).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Sebut Pimpinan KPK Bukan Penyidik, Tak Bisa Tanda Tangani Surat Penahanan Hasto", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/21/05170021/pdi-p-sebut-pimpinan-kpk-bukan-penyidik-tak-bisa-tanda-tangani-surat.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Program : Tribunnews Update
Host : Alinda Panca
Editor Video : Muhammad Ulung
Uploader: Bintang Nur Rahman Receive SMS online on sms24.me
TubeReader video aggregator is a website that collects and organizes online videos from the YouTube source. Video aggregation is done for different purposes, and TubeReader take different approaches to achieve their purpose.
Our try to collect videos of high quality or interest for visitors to view; the collection may be made by editors or may be based on community votes.
Another method is to base the collection on those videos most viewed, either at the aggregator site or at various popular video hosting sites.
TubeReader site exists to allow users to collect their own sets of videos, for personal use as well as for browsing and viewing by others; TubeReader can develop online communities around video sharing.
Our site allow users to create a personalized video playlist, for personal use as well as for browsing and viewing by others.
@YouTubeReaderBot allows you to subscribe to Youtube channels.
By using @YouTubeReaderBot Bot you agree with YouTube Terms of Service.
Use the @YouTubeReaderBot telegram bot to be the first to be notified when new videos are released on your favorite channels.
Look for new videos or channels and share them with your friends.
You can start using our bot from this video, subscribe now to PDI-P Sebut KPK Bukan Penyidik, Tak Bisa Tandatangani Surat Penahanan Hasto
What is YouTube?
YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos. You can even create and upload your own videos to share with others. Originally created in 2005, YouTube is now one of the most popular sites on the Web, with visitors watching around 6 billion hours of video every month.
